KEDAINEWS – Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mengkritisi rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berencana mengizinkan dokter umum melakukan operasi caesar pada ibu melahirkan. POGI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aspek keselamatan pasien, kualitas layanan, dan edukasi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat (16/5), POGI menegaskan bahwa upaya menurunkan angka kematian maternal dan perinatal harus mengedepankan tidak hanya aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga kualitas dan keselamatan tindakan medis.
“Tindakan seperti seksio sesarea merupakan intervensi bedah yang kompleks dan berisiko, sehingga harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang terlatih,” ujar POGI.
POGI merujuk pada standar internasional yang telah ditetapkan oleh WHO, ACOG, dan RCOG, yang menegaskan pentingnya pelatihan dan kompetensi dalam tindakan medis invasif seperti operasi caesar untuk memastikan keselamatan pasien.
Meski begitu, POGI tidak menolak rencana pelibatan dokter umum dalam operasi caesar, namun mereka menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan lanjutan di bidang obstetri dan ginekologi bagi dokter umum.
Selain itu, POGI menyarankan pemanfaatan teknologi telemedicine agar dokter umum dapat menerima bimbingan dan supervisi dari dokter spesialis, terutama dalam situasi darurat.
“Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk berdialog dan berkolaborasi merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kualitas layanan,” tambah POGI.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan segera menerbitkan aturan yang memungkinkan dokter umum melakukan operasi caesar setelah mendapatkan pelatihan resmi, khususnya untuk dokter umum di daerah terpencil.
“Akan kita buat regulasinya, supaya mereka bisa diberikan pelatihan resmi. Bukan langsung dibolehkan tanpa pelatihan,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).
