Gerindra: Wacana Amendemen UUD 1945 Kurang Tepat Dibahas Saat Ini

KEDAINEWS.COM/JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang sesuai untuk membicarakan wacana amendemen UUD 1945, terutama terkait pemilihan presiden yang dikembalikan ke MPR.

“Yang saya ketahui ada pembicaraan mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak tahu persis apakah amendemen tersebut mengusulkan perubahan pemilihan presiden melalui MPR. Menurut saya, saat-saat seperti ini kurang tepat untuk membahas wacana-wacana seperti itu,” ujar Dasco di Rumah Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Dasco menekankan bahwa semua pihak, termasuk kekuatan politik, sebaiknya fokus pada persiapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan sukses pada Oktober 2024 nanti. “Saat ini kita menjelang Pilkada dan pelantikan presiden serta wakil presiden. Saya pikir wacana-wacana tersebut tidak perlu dibicarakan saat ini,” tegas Dasco.

Ia juga menolak pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut bahwa semua partai politik telah sepakat mendukung wacana presiden dipilih MPR. Menurutnya, usulan tersebut masih sebatas wacana dan fraksi-fraksi di MPR belum mengambil sikap.

“Jika dibilang seluruh parpol sudah sepakat, saya telah crosscheck dan ternyata parpol-parpol belum diajak bicara, jadi ini hanya sebatas wacana,” jelas Dasco. Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra belum mengambil sikap soal wacana presiden kembali dipilih MPR. Menurutnya, wacana tersebut belum menjadi prioritas Partai Gerindra untuk dikaji secara mendalam.

“Kita belum tahu substansinya, tetapi menurut saya sekarang belum saatnya kita membicarakan amendemen UUD 1945 dengan kondisi yang ada saat ini,” tutup Dasco.

Sebelumnya, Bamsoet menyinggung wacana yang berkembang mengenai amendemen UUD 1945, di mana MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan presiden kembali dipilih MPR.

Menurut Bamsoet, hal tersebut bergantung pada dinamika politik di masa depan. “Apakah nanti kita kembali ke sistem yang lama, dengan pemilihan kepala daerah di DPRD, presiden di MPR, sangat bergantung pada dinamika ke depan,” kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).